Bisnis.com, JAKARTA- Tim Kerja (Timja) Sistem Logistik Nasional (Sislognas) Kemenko bidang Perekonomian meminta manajemen pelabuhan meningkatkan produktivitas layanan guna memangkas biaya logistik nasional.
Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kemenko Perekonomian mengatakan selama ini tarif pelabuhan menyumbang cukup signifikan biaya logistik nasional.
"Selain minimnya infrastruktur, pelabuhan juga menyumbang biaya," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (31/5/2014).
Terlebih lagi terdapat rencana operator terminal pelabuhan yang mengajukan penaikan tarif.
Menurutnya, seharusnya manajemen pelabuhan lebih dulu menunjukan produktivitas sebelum memutuskan penaikan tarif.
Di lain sisi, dia menyatakan persoalan yang membelit logistik nasional, terutama di kawasan timur, yaitu terbatasnya infrastruktur.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah akan memfokuskan kinerja ke arah tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua bidang Logistik Kadin Carmelita Hartoto mengatakan selama beberapa tahun belakangan, seharusnya terjadi penurunan biaya logistik.
Pasalnya, lanjutnya, terdapat penurunan yang lumayan besar di sektor pelayaran."Pelayaran semakin kompetitif," ujarnya.
INSA mencatat biaya logistik terbesar ada di tarif jasa kepelabuhanan, dengan 50% dari total tarif pelayaran.
Menurut data INSA, pada 2007, tarif pengiriman kontainer pada rute JakartaBelawan masih berkisar antara Rp7 jutaRp8 juta per TEUs, sedangkan sekarang turun menjadi Rp4 juta hingga Rp4,5 juta per TEUs.
Selain itu, dia mengatakan untuk penuruanan biaya logistik, dibutuhkan pemerataan pembangunan industri di kawasan timur.
"Adanya industri akan menumbuhkan muatan barang sehingga tarif pelayaran akan lebih rendah, pada akhirnya biaya logistik akan terpangkas.
"Belum lama ini, Tim Analis McKinsey memaparkan hasil penelitian yang menyebutkan pembenahan sektor transportasi laut bisa memangkas biaya logistik nasional sekitar 2-2,5% dari saat ini sekitar 24,6% dari PDB.
Besaran itu setara dengan penghematan Rp180 triliun per tahun. Untuk merealisasikannya, pemerintah perlu membenahi tiga bidang yang terkait logistik maritim, yaitu reformasi industri pelabuhan, industri pelayaran, dan pusat pertumbuhan industri pendukung.
Dalam jangka pendek selama dua tahun mendatang, pemerintah diharuskan membenahi operasi pelabuhan, mulai dari struktur tarif dan inovasi pelayanan.
Sementara untuk bidang industri pelayaran, pemerintah perlu melengkapi dengan penambahan kapasitas dok.
Sedangkan untuk meningkatkan pusat pertumbuhan industri, pemerintah perlu meningkatkan konektivitas, serta mengkoordinasikan industri dengan pelabuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel