Bisnis.com, JAKARTA- Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pembenahan pelabuhan harus melibatkan kinerja banyak lembaga, hal ini seiring dengan laporan penurunan kinerja Pelabuhan Tanjung Priok.
Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagaimana dilaporkan ikhtisar pemeriksaan semester II 2013 Badan Pemeriksaan Keuangan mengalami penurunan kinerja berdasarkan meningkatnya besaran waiting time (WT) kapal, dwelling time (DT), dan rasio areal parkir kontainer.
Laporan itu menyebutkan persentase jumlah kapal yang waktu tunggu kapalnya (waiting time/WT) melebihi standar selama satu jam (terlambat) meningkat dari Tahun 2012 sebesar 18,22% menjadi 22,08% pada Tahun 2013 (s.d Agustus).
Sementara rata-rata rasio perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penimbunan dengan ruang penimbunan yang tersedia atau Yard Occupancy Ratio (YOR) Impor Pelabuhan Tanjung Priok tidak memenuhi standar yang ditetapkan maksimal sebesar 65%.
Pada 2012, YOR mencapai sebesar 76,77%, meningkat menjadi 89,17% di 2013. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh peti kemas mulai dari kegiatan bongkar muat sampai keluar dari gate terminal/tempat penimbunan sementara (TPS) (dwelling time/DT) impor Tahun 2013 (s.d. Agustus) mencapai 7,73 hari atau lebih tinggi 1,75 hari dibandingkan rata-rata Tahun 2012 yaitu 5,98 hari.
Laporan itu menyebutkan pelabuhan kian berisiko bagi terjadinya kongesti yang lebih lama. Sebab, semakin adanya kecenderungan tingginya DT terjadi pada saat YOR melebihi standar, hal ini menjadikan arus pelabuhan menuju situasi mandek, dengan kemacetan yang sulit terurai.
Ketua Bidang Pelayaran Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wahyono Bimarso mengatakan situasi tersebut sulit menemukan jalan keluar.
Sebab, lanjut Wahyono, operasionalisasi pelabuhan selalu melibatkan banyak pihak dan disebabkan beragam faktor.
Jadi tidak hanya operator pelabuhan yang menentukan kinerja, tapi kinerja lembaga lainnya dengan dukungan infrastruktur juga penting, ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (31/5/2014).
Dia mencontohkan tersendatnya arus barang di pelabuhan yang lebih banyak dikarenakan perbuatan oknum pengguna jasa.
Adanya penumpukan petikemas di lahan parkir yang melebihi batas waktu diperbolehkan, salah satunya yang menghambat arus barang, ujarnya.
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di sekitar pelabuhan juga ditenggarai menyebabkan tingkat DT merangkak naik.
Proyek pembangunan jalan tol menuju pelabuhan itu, hingga kini menurut Wahyono, banyak menyusahkan arus barang dari dan menuju pelabuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel