Bisnis.com, JAKARTA--Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengadakan audiensi dengan Komisi V DPR untuk fasilitasi pembatalan rencana penghapusan subsidi bagu rumah tapak.
Ketua Umum DPP Apersi (versi munas Pontianak) Eddy Ganefo menyatakan pihaknya keberatan atas rencana Kementerian Perumahan Rakyat menghentikan program subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi rumah tapak.
"Kami minta difasilitasi oleh Komisi V DPR untuk membatalkan keputusan itu," katanya kepada Bisnis ketika ditemui di Senayan, Senin (2/6/2014).
Seperti diketahui, Kemenpera akan menghentikan program subsidi bagi rumah tapak sejak 1 April 2015. Subsidi tersebut hanya akan difokuskan bagi rumah susun milik (rusunami).
Pemerintah berdalih penghentian tersebut dilakukan untuk mengalihkan pengembangan hunian jenis rumah tapak ke rusunami atau hunian vertikal. Hal itu dilatarbelakangi oleh keterbatasan dan terus meningginya harga lahan.
Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran subsidi itu akan diarahkan untuk membeli rusunami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel