Bisnis.com, JAKARTA -- Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 menjadikan swasta sebagai tumpuan. RPJM yang ditargetkan selesai Juli mendatang akan mendorong peran swasta lebih banyak.
Dalam pembahasan RPJM ini, skema Publik Private Patnership (PPP) akan mengikuti model pengelolaan jalan tol. Model bisnis jalan tol ini, pemerintah melakukan pembebasan tanah terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan kepada swasta untuk dibangun.
"Tapi swastanya juga harus ngitung nilai proyeknya yang benar," tutur Staf Khusus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN), Dedi M. Masykur Riyadi di Jakarta, Senin (2/6/2014).
Lebih lanjut Dedi menambahkan untuk itu para peminat proyek PPP ini harus diikutkan dalam penghitungan nilai proyeknya.
Selama ini, tutur Dedi, skema PPP yang sudah berjalan banyak mengandung masalah semenjak proyek diusulkan oleh daerah.
Saringan proyek, berupa siapa investor yang layak, tidak kuat. Sehingga banyak pemenang proyek PPP adalah kontraktor yang ingin menjual kembali proyek yang dimenangkan.
Usulan daerah juga banyak yang dimulai dengan judul proyeknya terlebih dahulu, padahal belum dilakukan studi yang cukup.
Akibatnya banyak proyek yang sudah diumumkan, setelah masuk tahap pra feasible study (Pra-FS) jadi tidak bisa dibangun entah itu karena tidak layak secara keekonomian ataupun lahan yang tidak dapat digunakan karena peruntukannya sudah ditetapkan oleh Undang-undang.
Dalam RPJM yang disusun, ujar Dedi, jika Pra FS menemukan proyek infrastruktur yang diusulkan tidak layak, maka daerah tidak perlu memasukkan ke dalam rencana nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel