Menteri Sering Absen Rapat, 10 Kementerian Berkinerja Buruk

Bisnis.com,04 Jun 2014, 12:05 WIB
Penulis: Demis Rizky Gosta
Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Sepuluh kementerian dinilai UKP4 berkinerja buruk. Sebagian anggota kabinet juga dilaporkan kesulitan fokus menjalankan tugas pemerintahan karena sibuk dengan kegiatan politik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini (4/6/2014) menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk memaparkan evaluasi kinerja kabinet kepada para menteri.

Hasil evaluasi merupakan gabungan dari laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan pengamatan langsung dari Presiden, Wakil Presiden Boediono, dan tiga menteri koordinator.

SBY mengatakan laporan UKP4 menyatakan 10 kementerian gagal mencapai target kinerja mereka untuk awal tahun ini. Para menteri pemimpin 10 kementerian itu diharap menggenjot upaya mereka dalam 4--5 bulan ke depan agar target rencana kerja pemerintah mampu terpenuhi.

"Nanti pada saatnya para Menko akan berikan konseling ke 10 menteri, mungkin ada yang lain. Apa yang mesti dilakakan agar sisa masa bakti 4,5 bulan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," kata SBY, Rabu (4/6/2014).

Presiden juga menyoroti penurunan konsentrasi para menteri yang aktif dalam kegiatan politik, khususnya selama periode sekitar pemilu. Sebagian menteri dinilai kesulitan mengatur jadwal untuk menjalankan tugas pemerintah selagi sibuk untuk partai politik.

Beberapa menteri, lanjutnya, bahkan mangkir menghadiri rapat kabinet atau rapat koordinasi bukan karena sakit atau menjalankan tugas pemerintahan.

"Ada catatan kami menyangkut seperti itu. Tentu bukan karena sakit dan tugas yang sedang diembannya," kata Presiden.

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan penilaian UKP4 pada para kementerian berdasarkan penuntasan program dan capaian indikator yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional tahun ini.

Namun, dia menolak mengungkapkan 10 kementerian yang dinilai berkinerja buruk. Wewenang menyampaikan laporan UKP4 kepada masyarakat, tegasnya, ada pada Presiden.

"Enggak enggak, saya enggak akan bicara soal kementerian, itu sepenuhnya hak Presiden untuk mengumumkan," kata Kuntoro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nurbaiti
Terkini