Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang terbengkalai selama ini, maka dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan.
Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Frans Nembo Sukardi menyatakan banyak terhambatnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur tidak semata-mata masalah lahan. Koordinasi lintas sektoral menjadi hal yang juga dibutuhkan.
"Untuk melinierkan seluruh stake holder tidak cukup hanya soal [pembebasan] tanah," tutur Nazir di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Dia melanjutkan saat ini yang dibutuhkan agar proyek-proyek infrastruktur menyangkut kepentingan publik dapat terlaksana maka dibutuhkan pemimpin yang dapat mengambil keputusan. Apalagi untuk menyelesaikan problem pelaksanaan proyek dimasing-masing daerah akan berbeda.
Untuk itu agar proyek infstruktur dapat berjalan dibutuhkan setidaknya beberapa hal selain pemimpin yang berani mengambil komando. Kebutuhan ini terdiri dari koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, komitmen untuk keberlangsungan proyek, serta konsistensi dan komunikasi yang baik.
Akibatnya untuk sebuah proyek yang bernilai strategis, pihaknya kadangkala harus berusaha meyakinkan hingga 23 pihak. "Jika satu pihak sabotase, proyek akhirnya tidak jalan," jelas Frans.
Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini menyatakaan untuk membuat proyek-proyek infrastruktur dapat bergerak lebih cepat, dibutuhkan Undang-undang infrastruktur yang dapat memberi payung hukum bagi para pengambil keputusan. Walau peraturan yang ada saat ini cukup lengkap, namun banyaknya aturan yang tidak singkron, bahkan banyak yang menghambat pembangunan untuk kepentingan publik.
Akhirnya menurut Emma banyak pemilik modal yang akhirnya memilih berinvestasi di negara tetangga seperti Vietnam dikarenakan mereka memiliki kepastian untuk berinvestasi. "Big Handycap-nya adalah persiapan proyek."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel