Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumsel diminta membenahi tiga bidang yang meliputi infrastruktur, tata ruang dan birokrasi daerah untuk mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan di provinsi itu.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Dody Zulverdi mengatakan ketiga bidang itu merupakan faktor penting untuk merealisasikan hilirisasi industri di suatu daerah.
“Ketiganya merupakan sektor yang bisa diatasi oleh pemerintah daerah bukan pemerintah pusat untuk mendukung hilirisasi,” katanya.
Menurut dia, Sumsel tergolong provinsi yang tertinggal dalam mengembangkan industri hilir dibanding provinsi lain karena ekspor manufaktur dari Sumsel masih sedikit.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil di provinsi itu memang terlihat menurun.
Pertumbuhan produksi industri manufaktur skala tersebut pada Kuartal I/2014 senilai 3,34% atau lebih rendah dibanding nasional (y-o-y) yang mencapai 4,41%.
Penurunan produksi itu terlihat pada kelompok industri furniture yang melambat 13,03% pada kuartal I/2014 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu industri makanan juga tumbuh minus 2,96%.
Sementara itu Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Harry Hartanto mengatakan pemerintah perlu segera mengembangkan industri olahan untuk kelapa sawit.
“Kami melihat upaya pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi kelapa sawit masih setengah hati,” katanya.
Dia mencontohkan program hilirisasi kelapa sawit menjadi biodiesel yang sempat digaung-gaungkan pemerintah dan sekarang melempem.
“Seharusnya ada solusi produk apalagi yang bisa diolah selain menjadi biodiesel dari kelapa sawit ini,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel