Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah telah terjadi anggaran ganda di APBD DKI tahun 2014.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, yang terjadi adalah anggaran yang nilainya terlalu tinggi atau untuk barang yang tidak perlu.
"Bukan ganda, [nilai anggaran] terlalu tinggi. Banyak juga pembelian barang yang enggak perlu," ujar Ahok, di Balai Kota, Senin (9/6/2014).
Menurutnya, pemberlakuan e-budgeting dapat membuat mekanisme penganggaran di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengalami perubahan.
Mekanisme yang diterapkan dalam e-budgeting atau electronic budgeting mengharuskan pencantuman harga satuan dan harga standar agar anggaran dapat dikabulkan.
"Dia enggak punya harga satuan. Enggak tau harga standar enggak tau harga satuan," tuturnya.
Dia mengatakan, SKPD yang menyusun anggaran secara gelondongan dananya tak dapat dikucurkan.
Biaya itu secara otomatis terkunci dan dapat dialokasikan untuk program lain.
Berdasarkan hasil penyisiran, sampai saat ini dana yang tersaring menyentuh angka Rp8 triliun.
"Total-total itu bisa sampai Rp6-8 triliun lah. Yang mark up-mark up," kata Ahok.
Seperti dikutip Bisnis (7/6), anggaran ganda itu berasal dari Dinas Perhubungan Rp3,2 triliun, Dinas Pekerjaan Umum Rp1 triliun, Dinas Pendidikan Rp1,6 triliun, dan sisanya berada di SKPD lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel