Bisnis.com, JAKARTA—Adanya kebijakan penghematan terhadap anggaran pada 2014 yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi defisit anggaran dan menstabilkan kondisi ekonomi dinilai memberatkan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo Implikasi mengatakan penghematan tersebut berimbas pada pelaksanaan program KKP. Beberapa kegiatan prioritas khususnya pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan nelayan akan mengalami pergeseran dari target semula.
“KKP akan berusaha memprioritaskan apa saja yang terkena penghematan menjadi prioritas utama pada proses penganggaran 2015,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/6/2014).
Sharif menjelaskan, Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-III pada 2015-2019 tidak lama lagi berjalan. Tentunya program pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan disusun secara bersama sebagai masukan bagi pemimpin bangsa yang nantinya terpilih.
“Namun demikian, penghematan anggaran tersebut menjadi persoalan pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun ini,” ungkapnya.
Kendati mengalami hambatan, KKP berupaya mendorong peran serta nelayan Indonesia dalam pembangunan melalui beberapa program ekonomi kerakyatan yang berpihak pada nelayan.
Nelayan merupakan salah satu potensi sumberdaya yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara maritim dengan 2/3 luasan lautan.
Nelayan menjadi pelaku utama dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan terutama dalam menyediakan bahan pangan bergizi bagi masyarakat,
Selain itu, nelayan dinilai menyediakan bahan baku untuk kegiatan usaha di sektor hilir dan ikut andil dalam menjaga serta menegakkan kedaulatan bangsa di laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel