Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memutuskan untuk tidak memotong anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkaitan dengan program pro-rakyat.
“Pemotongan lebih pada belanja pemerintahan bukan pada program-program pro rakyat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H.R. Agung Laksono seperti dikutip laman Seskab, Kamis (19/6/2014)
Ia menambahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pemotongan anggaran sebesar Rp43 triliun, lebih rendah dari rencana semula yang sebesar Rp100 triliun. Pemotongan anggaran tersebut, lanjutnya, dipastikan tidak akan mengganggu program-program pengentasan kemiskinan.
Menurut Agung, program-program pro-rakyat seperti Program Keluarga Harapan, beras untuk keluarga miskin, beasiswa siswa miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pembangunan infrastruktur dasar dan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dipastikan tetap berjalan.
"Program-program pro-rakyat, pengentasan kemiskinan kami berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terutama terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Selain program pro-rakyat, program lain yang bebas dari pemotongan anggaran antara lain anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama terkait persiapan penerapan Kurikulum Pendidikan 2013.
Selain itu, anggaran untuk jaminan sosial nasional, dan pengembangan industri kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga bebas dari pemotongan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel