Bisnis.com, JAKARTA - Penemuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada laporan keuangan DKI tahun 2013 yang merugikan keuangan daerah senilai Rp1,54 triliun menjadi hadiah menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-487 DKI Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hasil pemeriksaan BPK tersebut akan menjadi catatan bagi Pemprov DKI untuk melakukan program lebih baik lagi.
"Inilah kado terindah buat orang Jakarta bahwa PNS DKI termasuk kami masih tidak baik. Ini yang musti kami lakukan lebih baik lagi," ujarnya seusai rapat paripurna di DPRD, Jumat (20/6/2014).
Pria yang kerap disapa Ahok ini meminta kepada BPK untuk memeriksa dan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Dia menduga hasil pemeriksaan BPK tersebut masih sebagian kecil dari permainan anggaran yang kerap sekali dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).
"Kenapa kami minta BPK audit benar dan sampaikan dengan keras? Saya bilang ke BPK tadi, auditnya lebih kenceng lagi. Keluarin semua. Adanya temuan BPK ini menunjukkan memang di dalam PNS DKI yang nekat," ucapnya.
Terkait penuruan opini BPK dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf diperjelas pada tahun lalu menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), pihaknya tidak bermasalah dengan opini yang diberikan.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai memang harus ada penurunan opini dari BPK dari tingkat pertama tertinggi yakni WTP menjadi tingkat kedua, WDP. "Enggak apa-apa. Memang harus turun. Kalau saya yang pilih, saya pilih tidak nyatakan pendapat karena masih ada aset enggak beres dan nyolong duit. Kalau BPK masih baik hati cuma turun satu tingkat. Kalau saya yang periksa, tidak nyatakan pendapat," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel