Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI berterimakasih atas kerja Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk melakukan audit laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2013 senilai Rp50,1 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik hasil pemeriksaan BPK yang menemukan 86 temuan dengan total kerugian Rp1,54 triliun.
"Pemprov sangat terima kasih kepada BPK RI yang telah bekerja mengaudit dengan baik. Fungsi BPK untuk bantu kami mengaudit. Temuan-temuan ini sangat baik buat kami," ujarnya seusai rapat paripurna DPRD, Jumat (20/6/2014).
Temuan tersebut, menurutnya, menggambarkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD). "Ini langsung menggambarkan SKPD-SKPD itu mana yang jujur mana tidak," ucapnya.
Penemuan BPK yang merugikan daerah terjadi pada program SKPD yakni program Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. "Beberapa sudah kami ganti kepala dinasnya, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan DKI," ucapnya.
Terkait temuan BPK di Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan pencairan uang senilai Rp104,62 dan ditransfer ke rekening kepala seksi setiap kecamatan,suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan, dia menuturkan telah menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk tidak melakukan transaksi secara cash sehingga transaksi dilakukan secara non cash atau transfer.
"Padahal instruksi kami suratnya sangat jelas. Semua musti transaksi non-cash. Pekerjaan yang nggak selesai itu harus distop. Tapi ternyata mereka juga cukup nakal. Yang musti non cash dikirim ke rekening pribadi.
Sistem non cash management yang dibangun Pemprov dengan bank DKI, lanjutnya, dapat mengetahui berapa banyak uang yang ditransfer ke rekening pribadi.
"Kenapa kami minta BPK audit benar dan sampaikan dengan keras? Saya bilang ke BPK tadi, auditnya lebih kenceng lagi. Keluarin semua. Adanya temuan BPK ini menunjukkan memang di dalam PNS DKI yang nekat," ucapnya.
SKPD yang masih bermain dengan anggaran, lanjutnya, nantinya akan dicopot setelah Joko Widodo aktif kembali menjadi gubernur DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel