PROGRAM PEMERINTAH Tidak Sinkron, Urbanisasi Jadi Beban Perkotaan

Bisnis.com,01 Jul 2014, 22:00 WIB
Penulis: Oktaviano DB Hana
Pekerja informal /Bisnis.com

 

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan urbanisasi positif menjadi konsep penataan perkotaan yang mendesak direalisasikan di sejumlah wilayah Indonesia. 

 

Menurutnya, selama ini urbanisasi yang mayoritas membawa tenaga kerja sektor informal menjadi beban bagi pengembangan perkotaan. Dengan konsep tata kota dan pemberdayaan sumber daya manusia yang minim, urbanisasi akhirnya menjadi beban bagi kawasan perkotaan.

 

"Padahal bila diberdayakan tenaga kerja informal bisa menjadi pendukung perkembangan kota," ungkapnya kepada Bisnis.com, Selasa (1/7/2014).

 

Selama ini, ungkap Yayat, tidak sinkronnya program instansi pemerintahan menjadi kendala bagi pemanfaatan dampak urbanisasi di perkotaan.

 

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada program bersama antar lintas pemerintah dengan konsep penataan dan pengelolaan kota yang berjalan. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersinergi dalam menyusun program tata kota dan pemberdayaan SDM yang berbasis ekonomi kreatif.

 

Pemerintah, menurutnya, mesti memetakan kawasan dengan zonasi berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki. Dengan begitu, pemerintah bisa mengupayakan pengembangan wilayah sesuai dengan potensinya, melalui insentif fiskal, moneter dan pembangunan infrastruktur.

 

Dia mencontohkan pembenahan permukiman kumuh dengan pengembangan kampung deret mesti dilanjutkan dengan bagaimana program pengembangan yang berbasis ekonomi kreatif.

 

"Selama ini program-program tidak sinkron, cenderung jatuh pada ego sektoral. Pemberdayaan urbanisasi yang positif bisa dimulai dari kawasan atau kampung tematik, sehingga ekonomi kreatif bisa masuk," ungkap Yayat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fatkhul Maskur
Terkini