Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI menolak sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan berbayar yang menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS).
ERP dengan teknologi GPS tersebut ditawarkan oleh perusahaan Watchdata asal Singapura dan menggandeng perusahaan lokal Indonesia, PT Karsa Wira Utama Partner.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sistem ERP dengan teknologi GPS tersebut belum diterapkan di Singapura dan bahkan belum pernah dilaksanakan di negara manapun.
"ERP dia tawarkan teknologi baru di luar yang biasa, yaitu teknologi berdasarkan GPS. Lalu saya tanya sama dia, negara mana yang sudah pernah pakai sistem ini? dia bilang belum," ujarnya di Balai Kota, Rabu (2/7/2014).
Pria yang kerap disapa Ahok ini menolak permintaan Perusahaan Watchdata untuk melakukan uji coba di Jakarta karena belum teruji kualitas barangnya.
"Saya tidak mau Jakarta dijadikan tempat uji coba alat yang belum dipakai di negara lain. Ditambah lagi, alat OBU sistem GPS ini tidak murah, Rp2 juta, sedangkan OBU sistem ERP biasa hanya Rp200.000," ucapnya.
Menurutnya, sistem ERP dengan teknologi GPS ini mengandalkan koordinat lokasi kendaraan tersebut.
Apabila koordinat tersebut tidak berubah, maka dikhawatirkan tarif ERP akan dihitung.
"Nanti kalau ada orang parkir di gedung deket ERP, kedeteksi alat ERP dan kena denda lagi," kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel