Bisnis.com, JAKARTA -- Istana berharap presiden dan wakil presiden terpilih kelak dapat mendorong percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia guna dapat bersaing pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku mulai akhir 2015.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menilai Kementerian Tenaga Kerja kelak, siapapun nanti yang akan dipercayakan oleh presiden dan wapres terpilih, perlu membuat sebuah program percepatan untuk mempercepat peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
Program percepatan tersebut, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Perindustrian.
"Kita tentunya berkeinginan tenaga kerja kita tidak hanya kompetitif di dalam Negeri, tetapi juga kompetitif di pasar Asean," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Firmanzah mengingatkan bahwa siapapun presiden dan wakil presiden terpilih kelak hanya memiliki waktu 1 tahun untuk mempercepat persiapan menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku akhir 2015.
Artinya, lanjutnya, siapapun presiden dan wapres terpilih nanti akan memiliki waktu yang tidak cukup banyak untuk mengakselerasi persiapan menghadapi MEA.
Dilihat dari berbagai ukuran, ujarnya, Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara yang memiliki posisi penting bagi Asean.
"Dari sisi ekonomi, PDB kita 30% dari PDB Asean. Dari sisi jumlah penduduk juga kita paling besar di ASEAN. Wilayah pun paling besar. Dan selama ini Indonesia memainkan peran sangat sentral untuk stabilitas politik, stabilitas keamanan, dan juga pertumbuhan ekonomi kawasan. Jadi Indonesia harus mampu bersaing di MEA," katanya.
Firmanzah mengatakan siapapun yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 - 2019 akan menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu tantangan eksternal dari dunia internasional dan tantangan internal.
Dari sisi eksternal, ujarnya, gejolak yang terjadi di dunia internasional dapat berdampak ke perekonomian di dalam negeri. Dia mencontohkan kebijakan penghentian stimulus moneter atau quantitative easing oleh Bank Sentral Amerika pada tahun depan yang dapat berdampak pada arus pembalikan modal (capital outflow) ke luar Negeri, ke Negara maju.
"Ini harus diantisipasi [oleh pemerintahan yang baru]," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel