Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menagih agar PT Freeport Indonesia membayar dividen interim tahun ini sebesar Rp1,5 triliun.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro mengatakan pemerintah telah memanggil manajemen Freeport beberapa waktu lalu.
Manajemen Freeport menghadap Kementerian Keuangan dan mengungkapkan mereka belum siap untuk membayar dividen bagi pemerintah.
Pemerintah telah menagih hak dividen sejak belum digelarnya rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan.
Namun, pemegang saham mayoritas tidak menyetujui pembagian dividen kepada Indonesia yang disetujui dalam RUPS.
"Tetap kami minta, itu dividen interim," ungkap Imam, Jumat (11/7/2014).
Dividen interim adalah setoran yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham sebelum tahun buku berakhir.
Dalam hal ini, dividen interim dialokasikan dari laba bersih tahun buku 2014 yang akan dikurangi dividen final.
Saat bertemu dengan manajemen Freeport, sambung Imam, pemerintah telah mendesak kembali agar perseroan dapat membagikan dividen.
Kementerian BUMN akan menagih kembali kewajiban dividen itu setelah lebaran.
Dia menegaskan, keinginan pemerintah tetap agar Freeport membayar dividen bagi Indonesia sebesar Rp1,5 triliun.
Dia berharap pembayaran dividen Freeport dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Bila perusahaan penghasil emas di tanah Papua itu membayarkan dividen Rp1,5 triliun bagi pemerintah, perseroan harus membayar Rp15 triliun bagi pemegang saham lainnya.
Pemerintah memiliki 9,36% saham di Freeport Indonesia.
Dividen dari Freeport akan digunakan untuk memenuhi setoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2014 yang mencapai Rp40 triliun.
Namun, realisainya hanya sekitar Rp37,5 triliun.
Freeport membukukan pendapatan sebesar US$4,4 miliar dengan laba kotor mencapai US$1,53 miliar.
Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir Freeport tidak pernah membagi dividen kepada pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel