Bisnis.com, JAKARTA—Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menghentikan eskpor gas alam karena merugikan negara ratusan triliun per tahun.
Ketua Tim Energi Primer SP PLN Jumadis Abda mengatakan akan kembali menggelar aksi damai di Kementerian ESDM pada hari ini dan besok (15-16 Juli 2014).
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang dilakukan pada 19 Juni lalu.
“Aksi bertujuan untuk meminta pemerintah menyetop ekspor gas alam dan memberikan energi murah untuk rakyat,” katanya di Jakarta, Senin (14/7/2014).
Menurutnya, Kementerian ESDM pada tanggal 19 Juni 2014 yang lalu telah menyatakan gas alam akan lebih diprioritaskan untuk bangsa sendiri.
Namun, kenyataannya surat pernyataan Menteri ESDM untuk langkah awal Blok IDD Selat Makassar dan Blok Mahakam gas alam tidak akan dijual lagi ke asing tidak kunjung diterima SP PLN.
Justru yang terjadi dan mengagetkan, kementerian melakukan renegosiasi gas alam Blok Tangguh yang masih tetap dijual ke Asing dengan harga tergolong murah, yakni US$8,65 per MMBTU.
“Padahal domestik masih membutuhkan gas alam murah tersebut,” ujarnya.
Jumadis menjelaskan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) pada pembangkit listrik akan menghemat Rp110 triliun per tahun. Artinya, listrik tidak perlu subsidi dan TDL tidak perlu naik.
Lebih jauh, pemerintah akan menghemat keuangan Negara sekitar Rp250 per tahun dan bagi masyarakat (rakyat RI) akan dapat penghematan dengan mendapatkan energi murah Rp137 Triliun per tahun.
“Serta multifier effect ke sektor-sektor lainnya sehingga menciptakan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel