Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mendapatkan laporan hasil sidak Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke, Jakarta Barat yang diduga sebagai ladang korupsi.
Jokowi menyatakan siap memberikan hukuman kepada petugas yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Kalau sudah jelas gimana, harus tegas. Nanti hari ini kita akan lihat," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Sebelumnya Wakil Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melakukan sidak ke Balai PKB Kedaung Angke setelah mendapat laporan bahwa PKB tersebut terindikasi ladang korupsi.
Dalam sidak itu Ahok menemukan segulung uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dengan total Rp8 juta. Selain itu 90% alat uji KIR tidak berfungsi sehingga Ahok berinisiatif menutup uji KIR tersebut.
"Kami kan langsung setop hari ini. jadi semua hari ini yang sudah daftar mau uji KIR tidak bisa lagi di lakukan," ujarnya ketika melakukan sidak, Rabu (23/7/2014).
Jokowi sepakat dengan penutupan PKB yang tidak ada fungsinya lagi untuk memantau uji kelayakan kendaraan bermotor.
"Balai pengujian untuk apa sih. Uji kalau harusnya enggak lulus diluluskan gunanya apa jadinya. Sudah tahu kan," kata Jokowi.
Ahok menaksir perputaran uang praktik ilegal uji KIR sampai Rp2,5 miliar perbulan.
"Jadi bisa dibayangkan Rp100 juta kali 25 hari, sebulan misalnya bisa Rp2,5 miliar. Itu illegal fee," jelasnya.
Padahal, dalam Peraturan Daerah (Perda) No.3/2012 tentang Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor sudah tertera besaran biaya yang harus dibayarkan pemilik kendaraan dalam uji KIR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel