Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri menginginkan pencabutan subsidi BBM dilakukan secara langsung tanpa repot didahului upaya pengendalian distribusi seperti sekarang.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B. Sulisto berpendapat kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sekarang diterapkan tidak efektif. Pihaknya meminta pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II langsung menghapus subsidi BBM.
“Kalau pembatasannya seperti sekarang akan ada saja yang berusaha mengakali. Pemerintah sekarang saja langsung hapuskan subsidi BBM karena sudah tak memikirkan popularitas lagi,” katanya, di Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Penghapusan subsidi bahan bakar dalam postur APBN dinilai tidak perlu menunggu pemerintahan baru memimpin. Bengkaknya anggaran subsidi BBM merupakan tanggung jawab pemerintahan KIB II. Ini merupakan kebijakan strategis yang mesti diselesaikan sebelum pergantian tampuk kepemimpinan.
Upaya pengendalian konsumsi bensin dan solar bersubsidi yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merupakan respon dari penyusutan kuota BBM subsidi dalam APBN Perubahan 2014. Adapun jatah bahan bakar subsidi sebelumnya 48 juta kiloloter (KL) diubah jadi 46 juta KL.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel