Penghentian Pasokan Solar: Pertamina Akan Berkoordinasi dengan Gubernur dan PLN

Bisnis.com,08 Agt 2014, 18:09 WIB
Penulis: Rachmad Subiyanto
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan masih akan berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim dan PLN Wilayah Kaltimra sebelum melakukan penghentian pasokan solar ke pembangkit listrik tenaga diesel.

External Relation Pertamina Marketing Operation Region VI Titi Andar Lestari mengatakan instruksi untuk mengurangi pasokan solar ke pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang dimiliki PLN memang telah dikeluarkan oleh pusat.

Namun, pihaknya di daerah masih dalam tahap koordinasi dengan PLN dan Gubernur.

“Kami juga masih menunggu dari pusat karena kabarnya hari ini sudah ada keputusan terkait harga tersebut,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Jumat (8/8/2014).

Koordinasi lintas instansi tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, juga dengan menunggu informasi terkini dari pusat. Apabila sudah dilakukan koordinasi, akan dilakukan rapat internal untuk kemudian disampaikan kepada media.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Bisnis, Pertamina berniat memutus pasokan solar ke PLN terhitung mulai 10 Agustus 2014 jika tidak kunjung ada kata sepakat antarkedua BUMN.

Pertamina telah mengurangi sekitar 50% pasokan solar di Medan dan Bali per 1 Agustus 2014.

Pada 4 Agustus 2014, perseroan itu juga telah mengurangi pasokan solar ke pembangkit milik PLN di wilayah Samarinda, Pontianak, dan Bangka Belitung.

General Manager PT PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) Machnizon Masri mengaku belum mendengar adanya pengurangan pasokan solar ke pembangkit di Samarinda.

“Saya belum dengar berita itu. Saya cuma baca di media saja perkembangannya,” katanya.

Bahan bakar solar selama ini masih mendominasi pembangkit yang ada di wilayah Kaltimra hingga mencapai 70%.

Apabila suplai solar terganggu, tentunya operasional pembangkit juga akan terganggu.

PLN Wilayah Kaltimra juga berupaya menekan penggunaan solar guna menekan biaya pokok produksi (BPP) listrik dari Rp2.549 per KWh hingga menjadi Rp1.200 per KWh pada 2016.

Pengoptimalan pembangkit berbahan bakar gas dan batu bara akan dilakukan agar target tersebut bisa tercapai.

Rencananya, satu pembangkit berbahan bakar batu bara dengan kapasitas 45 MW akan masuk ke Sistem Mahakam dalam waktu dekat.

Kemudian disusul oleh PLTG Senipah yang berkapasitas 2x41 MW dijadwalkan masuk pada September.

Akhir tahun juga akan ada pembangkit berbahan bakar batu bara dari PLTU Kariangau sebesar 1x110 MW yang akan masuk ke Sistem Mahakam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Saeno
Terkini