Bisnis.com, JAKARTA--Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK menilai ada sejumlah hal yang tak diungkap dengan jujur oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato RAPBN 2015.Selain persoalan subsidi BBM, Tim Transisi menyayangkan sikap SBY yang tidak jujur sekalipun akan lengser dalam beberapa waktu ke depan. Hasto menyebutkan, pemerintah saat ini memiliki utang yang cukup besar, yaitu ke Pertamina sebesar Rp48 triliun, dan dana bagi hasil sejumlah Rp11 triliun. "Dalam soal perpajakan, tidak ada perubahan. Tidak ada reformasi perpajakan. Ini tidak dilakukan oleh pemerintah SBY. Tapi kita lihat kemarin, seolah segala sesuatunya baik," ujarnya, Sabtu (16/8/2014). Hasto meyakinkan, pemerintahan Jokowi-JK dalam 5 tahun ke depan akan menaikkan tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB secara bertahap sampai 16%, atau lebih tinggi dibanding di akhir era SBY yang hanya yang dipatok 12,32%. Salah satu caranya, ujarnya, adalah dengan memberikan dukungan moral kepada Dirjen Pajak untuk membenahi internal dan memaksa wajib pajak. "Kami akan lakukan pendekatan sistem. Tidak ada perubahan drastis dalam 3-6 bulan. Yang signifikan, adalah mengubah mindset dari pajak sebagai instrumen pemerataan bukan hanya instrumen pendapatan," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel