Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didesak untuk segera menggelar Muktamar bulan ini, sesuai dengan rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP tanggal 23-24 April lalu.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Majelis Syariah DPP PPP, Muhammad Rodja di Jakarta, Senin (18/8/2014).
"Kami mendesak DPP sampai akhir bulan ini. Jika tidak, terpaksa kami dari kalangan senior sebagai pendiri partai akan bertindak," tuturnya.
Seperti diketahui, Mukernas PPP yang digelar pada tanggal 23-24 April lalu, telah mengamanatkan untuk segera menggelar Muktamar satu bulan setelah diselenggarakannya Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Dalam AD/ART, telah disebutkan Muktamar PPP diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan jika dihitung, maka Muktamar PPP akan jatuh pada bulan Agustus 2014. Rodja mengklaim saat ini sudah ada 450 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang mendukung Muktamar digelar pada bulan Agustus tahun ini.
Selain itu, Rodja menilai bahwa Suryadharma Ali (SDA) juga sudah tidak layak untuk menjadi Ketua Umum PPP. Pasalnya, SDA sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dana ibadah haji.
"Ketua Umum tidak efektif lagi menjalankan tugasnya. Secara organisatoris ada pelanggaran," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel