Bisnis.com, MALANG—DPP Realestat Indonesia (REI) optimistis fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah bersubsidi tetap disalurkan pada tahun depan meski anggaran untuk itu tidak masuk dalam APBN 2015.
Sekretaris DPP REI Bidang Perumahan Rakyat Tri Wediyanto mengatakan tidak mungkin FLPP untuk rumah bersubsidi dihentikan karena angka backlog perumahan masih tinggi, yakni 13 juta unit.
“Kalau dihentikan, kapan angka backlog perumahan akan terpenuhi,” kata Tri Wediyanto di Malang, Rabu (20/8/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi penghentian poembangunan rumah murah pada Oktober 2014.
Karena itulah, kata Tri, REI akan berdialog dengan Menteri Perumahan dari kabinet baru.
Intinya, perlu mengevaluasi Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 4 dan 5 tahun 2014 agar tidak menganggu pengadaan rumah sejahtera tapak.
Menurutnya, tidak mungkin warga di daerah-daerah yang membutuhkan tempat tinggal dipaksa untuk menempati rumah sederhana milik (rusunami).
Mereka akan lebih senang menempati rumah tapak. Apalagi harga tanah di sebagian besar wilayah di daerah sebenarnya masih feasible dibangun rumah bersubsidi dengan harga Rp115 juta, sesuai dengan harga baru penetapan Menpera.
Penganggaran untuk FLPP rumah bersubsidi nantinya bisa dilakukan lewat mekanisme APBN Perubahan.
Karena itulah, dia tetap optimistis, pengembang akan tetap menyediakan rumah bersubsidi karena secara bisnis masih menguntungkan dan pasarnya masih luas.
Dia memprediksikan, tidak akan ada kevakuman pasokan rumah bersubsidi meski mengacu Kepmenpera No. 3 dan 4 tahun 2014, penyaluran FLPP rumah bersubsidi terakhir pada 15 Maret 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel