Bisnis.com, JAKARTA – Seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat yang tinggal di daerah terpencil sekali pun harus menjadi perhatian jika Kartu Indonesia Sehat jadi diluncurkan.
Praktisi pembangunan daerah tertinggal menilai Kartu Indonesia Sehat yang digagas Jokowi sebaiknya memperhatikan nilai aksesibilitas dan kemudahan bagi penduduk di berbagai pelosok.
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Hanibal Hamidi mengatakan jika kelak Jokowi dalam pemerintahannya mengeluarkan program Kartu Indonesia Sehat, maka harus dipikirkan mengenai implementasi kepada semua rakyat.
“Adanya Kartu Indonesia Sehat sebaiknya merupakan bentuk pembaruan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional [SJSN], maka sebaiknya lebih menyeluruh dari yang ada saat ini,” ujarnya dalam diskusi Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen) di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Senin (1/9/2014).
Dia menambahkan, dalam road map Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan pada 2019, seluruh penduduk Indonesia sudah terdaftar dalam sistem jaminan sosial yang ada.
Sementara, dalam keterangan resminya Permanen menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesehatan pada 2014 sebesar 3,7% saat ini belum cukup maksimal melayani 240 juta rakyat Indonesia.
Menurut Permanen, pemerintahan baru Jokowi harus berani menaikkan anggaran kesehatan minimal 5% seperti amanat undang-undang.
Selain itu, Jokowi dinilai harus berani mengambil kebijakan untuk kebutuhan rakyat, karena parameter sebuah negara maju adalah rakyat yang sehat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel