Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Muhammad Budyatna mempertanyakan sikap PDIP dan presiden terpilih Jokowi karena dinilai tidak konsisten soal kenaikan harga BBM dan perampingan kabinet.
Menurutnya, selama menjadi oposisi selama puluhan tahun PDIP selalu menolak kebijakan pemerintah untuk kenaikan harga BBM. Akan tetapi kini partai tersebut malah akan menaikkan harga komoditas bahan bakar tersebut.
“Itu membingungkan dan sebagai bentuk inkonsistensi dalam berpolitik. Termasuk dalam penyusunan kabinet, yang katanya ramping malah akan gemuk,” ujar Budyatna.
Dia juga menyebutkan inkonsistensi lainnya seperti keinginan menambah partai koalisi dari Koalisi Merah Putih.
Budyatna menyebutkan sikap prorakyat tidak cocok dengan kebijakan menaikkan harga BBM.
“Kemenangan di pileg dan pilpres seharusnya dijadikan tonggak untuk merealisasikan apa yang selama ini dijanjikan dan diperjuangkan,” ujah Budyatna pada wartawan di Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Karena itu, Budyatna mempertanyakan apa motif sesungguhnya di balik inkonsistensi sikap PDIP dan Jokowi tersebut.
Padahal, ujarnya, hanya dengan janji dan menjadi oposisi itulah yang justru memenangkan Jokowi dan PDIP.
”Sekarang belum dilantik saja sikapnya sudah sudah berubah-ubah. Kalau dulu menegaskan koalisi ramping lebih nyaman, kenapa sekarang berusaha membuat koalis gemuk? Kalau dulu menolak BBM, kenapa sekarang menaikkan?” ujarnya mempertanyakan.
Terkait hal itu, Budyatna mengingatkan agar Jokowi menjadikan menteri-menteri dari kalangan profesional yang memliki track record yang baik, seperti digagas Rumah Transisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel