Bisnis.com, SURABAYA --Peleburan atau penggabungan kementerian menjadi salah satu isu dalam penyusunan kabinet Jokowi-JK.
Mengomentari itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menilai wacana peleburan lembaga yang dipimpinnya dengan Kementerian Pertanian seperti disampaikan tim Joko Widodo tidak tepat.
Dia menuturkan ada tiga alasan kenapa penggabungan tersebut tidak tepat.
Pertama, menteri bertugas sebagai bagian politik utamanya terkait anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Anggaran kuncinya di DPR. Apabila tidak punya latar belakang belum tentu cocok dengan DPR sehingga sulit meyakinkannya,” jelasnya di sela-sela peresmian fasilitas karantina ikan di Sidoarjo, Rabu (3/9/2014).
Kedua, kata dia, keberadaan menteri memang bertujuan mensejahterakan rakyat. Sehingga wajar bila banyak kebijakan populis asalkan kesejahteraan terangkat dan kelas menengah terlayani.
Alasan ketiga, menteri mempunyai kemampuan manajerial. Seperti yang dilakukannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga mengantongi audit wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun penghargaan dari Ombudsman.
“Sehingga kalau perikanan digabung lagi akan set back. Kalau digabung lagi bisa turun lagi,” tegasnya.
Selain mengkritisi kelemahan wacana penggabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Cicip juga menilai bahwa wacana pembentukan kementerian maritim belum saatnya. Pasalnya, kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional baru 14%.
“China dan Thailand bisa mendirikan Kementerian Maritim karena sumbangsih sektor ini ke pendapatan bisa 40%. Sehingga penting disiapkan sekarang industrialisasinya,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel