Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai industri perbankan kurang mampu menyalurkan kredit infrastruktur sepenuhnya, mengingat ketatnya likuiditas dan pendeknya tenor himpunan dana masyarakat.
Ketua Dewan OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan dana yang tersedia di perbankan masih dominan dana jangka pendek, sehingga bank nasional memiliki kendala keterbatasan waktu dalam penyaluran fungsi intermediasi ke sektor infrastruktur.
"Untuk menghindari mismacth, perlu mencari pembiayaan yg berasal dari luar bank," ungkapnya, Rabu (3/9/2014).
Muliaman menyampaikan agar industri keuangan terutama yang memiliki dana jangka panjang seperti perusahaan asuransi dan dana pensiunan untuk turut serta dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki ketersediaan dana jangka panjang, sebab saat ini sudah waktunya untuk merevitalisasi pembiayaan.
Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Raden Pardede menuturkan bank memiliki tugas utama untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, meski memiliki pendanaan di jangka pendek, lalu untuk memenuhi ketersediaan tersebut maka bank harus kembali ke pasar modal.
"Saat ini ruang tumbuh bank sudah terbatas dan mau tak mau, Indonesia butuh foreign direct investment (FDI)," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel