Bisnis.com, JAKARTA—Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi awal terjadinya delegitimasi rakyat kepada pemerintah selain berimplikasi kuat pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrazad mengatakan bahwa kenaikan harga BBM itu bukan saja berimplikasi kuat secara sosial ekonomi tetapi juga dari sisi politik kalau program itu ditolak oleh koalisi merah putih (KMP) yang menguasai parlemen.
Dengan demikian posisi politik Jokowi-JK akan makin sulit.
“Harusnya dalam 3 bulan pemerintahannya, Jokowi-JK memetakan masalah ekonomi dan sosial politik berikut solusi serta dampaknya kepada rakyat. Jangan hanya akibat APBN yang pas-pasan peninggalan pemerintahan SBY, lalu tertekan dengan menaikkan harga BBM,” ujarnya.
Menurutnya, kalau penaikan harga BBM dilakukan maka rakyat pasti akan kecewa selain mengulangi kesalahan pemerintahan yang lalu.
Herdi menilai dengan kenaikan harga BBM tersebut, terdapat 120 juta rakyat bawah yang akan menderita dan belum siap dengan kenaikan tersebut.
“Kita sadar, apapun kebijakannya, rakyat di bawah akan menjadi korban. Jadi, Jokowi-JK butuh ekonom yang tangguh, andal, profesional, dan bukan dengan menaikkan gaji menteri di tengah kesulitan ini. Sebab, kalau rakyat terus dikorbankan, maka bisa menimbulkan gejolak sosial,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi UI Sony Hari Rachmadi mengatakan bahwa dengan menghemat Rp1.000 dari subsidi BBM, maka pemerintah bisa memperoleh dana Rp46 triliun.
Uang hasil penghematan itu, ujarnya, bisa digunakan untuk aktivitas pembangunan yang produkti.
Berbarengan dengan itu, pemerintah harus melakukan intervensi pada orang miskin agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya pangan, katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel