Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengatakan Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) pada prakteknya akan memperlebar kolusi.
"Pada prakteknya akan memperlebar kolusi antara DPRD dan eksekutif. Kalau terjadi politik uang sudah selesai," kata Wakil Ketua Komisi VI itu di Jakarta, Senin (29/9/2014).
Ia mengatakan praktek kecurangan itu tidak akan terjangkau secara moral dan fungsional masyarakat karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat berperan dalam pemilihan pemimpin daerah tersebut.
Menurutnya Pilkada melalui DPRD tidak akan dapat melahirkan pemimpin seperti jika Pilkada secara langsung karena calon yang ada harus mendapat dukungan dari parlemen.
Ia mengatakan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan DPRD, legitimasinya tidak akan melebihi jika kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung.
"Kalau legislatif tidak keliru memilihnya, produknya positif. Tetapi kecenderungan selama periode kemarin ada hal yang seolah-olah sekadar menyampaikan mandat dari DPRD kepada kepala daerah," kata Arya.
Dia mengatakan, ketika kepala daerah dipilih langsung maka pemimpin mendapat mandat langsung pula dari rakyat, fungsi "check and balance" antara legislatif dan eksekutif menjadi setara.
"Yang satu memiliki fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi, sementara yang lainnya mendapatkan mandat sebagai kepala daerah atau eksekutif," jelasnya.
Menurutnya Ketika DPRD bisa mengangkat dan menurunkan kepala daerah, maka produk kebijakan yang muncul sifatnya lebih pada melayani kepentingan legislatif bukan melayani kepentingan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel