Bisnis.com, JAKARTA--Indonesia Property Watch menghawatirkan pemerintahan yang akan datang belum mampu memahami kompleksnya persoalan perumahan rakyat, sehingga masih menjadikan urusan terkait dengan itu seperti anak tiri.
"Karena ketika kita berbicara perumahan rakyat, perlu pemahaman yang mendalam terhadap masalah perumahan nasional yang sampai saat ini makin lama makin ditinggalkan," kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda, Selasa (30/9/2014).
Menurutnya, selama masa pemerintahan SBY, urusan perumahan menjadi bagian yang tidak prioritas. Hal tersebut tampak dari belum adanya roadmap perumahan nasional hingga kini.
"Posisi Menteri Perumhan Rakyat sepertinya masih diwarnai dengan nuansa bagi-bagi jatah partai karena posisi ini belum dipandang sebagai posisi strategis dalam kabinet. Kondisi itu mengakibatkan arah kebijakan perumahan rakyat nasional pun menjadi tanpa arah," tambahnya.
Padahal, sambung Ali, seharusnya perumahan sebagai papan merupakan kebutuhan utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat selain sandang dan pangan. Jika dibiarkan, masalah perumahan akan semakin karut marut nantinya.
Dalam beberapa waktu belakangan, IPW telah melaksanakan poling kandidat Menpera dan terjaring tiga nama yakni Enggartiasto Lukita (Mantan Ketua Umum Realestat Indonesia), Eddy Ganefo (Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perymahan dan Permukiman Indonesia), dan Panangian Simanungkalit (Pengamat Properti).
"Nama-nama diatas diperkirakan relatif memiliki latar belakang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai Menpera dan memahami perumahan secara nasional," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel