Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sudah seharusnya melakukan pengawasan dan pembatasan konsumsi rokok di Indonesia.
Kabid Advokasi Komnas Pengendalian Tembakau Hakim Sarimuda Pohan mengatakan hingga saat ini industri rokok terbukti terus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja mereka, khususnya di industri Sigaret Kretek Tangan (SKT).
“Mereka menjadikan penurunan produktifitas dan alasan efisiensi untuk melakukan PHK tenaga kerja, sedangkan waktu akan dilakukan pembatasan konsumsi rokok dan aturan yang membuat peredaran rokok diperketat mereka juga beralasan ini mengancam kelangsungan pekerja, padahal mereka hanya mengejar penghematan pengeluaran yaitu mengganti pekerja dengan mesin,” katanya, Senin (13/10/2014).
Dia menambahkan, bila menggunakan pekerja saat produksi rokok, industri harus mengeluarkan sebesar 12%-16% biaya produksi untuk membayar upah.
Sedangkan dengan menggunakan mesin, biaya yang dikeluarkan untuk produksi hanya sebesar 0,2% dari total biaya produksi rokok. Pemerintah diminta untuk melihat akibat jangka panjang dari pembiaran konsumsi rokok di tengah masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel