Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch menilai langkah Jokowi melibatkan PPATK dan KPK sebagai ihtiar yang seharusnya dipandang positif.
Seperti diketahi, dalam proses pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan untuk menelisik para kandidat calon menteri.
"Ikhtiar Jokowi untuk melibatkan PPATK dan KPK harusnya dipandang positif, Jokowi membutuhkan PPATK dan KPK," ujar Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dalam diskusi di Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Donal mengatakan bahwa dalam pembentukan kabinet ini, Jokowi tentu tidak bisa memastikan bagaimana rekam jejak menteri-menteri yang akan dia pilih.
"Dia juga tidak tahu transaksi keuangan yang dilakukan para calon menteri, serta bagaimana proses hukum yang melibatkan para calon tersebut," kata Donal.
Menurut Donal menjadi aneh bila ada tanggapan yang menyebutkan bahwa proses pembentukan kabinet tersebut merupakan salah satu upaya pencitraan Jokowi.
"Ini bagus dan terkait dengan pemberantasan korupsi, harusnya didukung," kata Donal.
Lebih lanjut Donal menyebutkan bahwa tantangan terbesar Jokowi bukanlah ketika dia melibatkan KPK dan PPATK, namun sampai sejauh mana informasi yang dia terima kemudian ditindaklanjuti.
"Akan jadi masalah bila ada calon menteri yang mendapat raport merah dari PPATK dan KPK, namun tetap dipilih. Ini kemudian hanya menjadi proses formal belaka," kata Donal.
Donal kemudian menyampaikan bahwa Jokowi harus memilih menteri yang mampu menutup celah untuk terjadinya transaksi antara kementerian lembaga dengan para politikus atau pengusaha.
"Maka Jokowi butuh PPATK dan KPK untuk membantu menutup kesempatan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata dia.
Menurut Donal, inisiatif Jokowi yang melibatkan PPATK dan KPK merupakan proses yang keluar dari tata cara lama dalam pembentukan kabinet, dan harus didukung positif.
"Ini harus didukung, dan dalam kesempatan ini Jokowi harus lebih bijak dalam memutuskan," pungkas Donal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel