Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo berkomitmen mengutamakan penggunaan lapangan terbang Halim Perdanakusuma untuk kegiatan militer TNI AU.
Pimpinan TNI dan Polri sore ini dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara sempat bertanya mengenai kisruh pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan Lion Group.
“Pak Jokowi sempat menyinggung, beliau juga sempat menanyakan hal itu [masalah pengelolaan Halim],” kata Kepala Staf TNI-AU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.
KSAU menjelaskan sengketa pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma berawal dari keputusan AP II mengkonsentrasikan sumber daya mereka ke Bandara Soekarno Hatta.
TNI-AU melalui Inkopau kemudian menjalin kerja sama dengan PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS). ATS adalah anak usaha Grup Lion milik Rusdi Kirana, petinggi PKB yang merupakan salah satu partai pendukung Jokowi dalam pemilu presiden.
Hak ATS mengelola Halim sempat digugat oleh AP II ke pengadilan. Namun, Mahkamah Agung telah memutuskan perjanjian antara ATS dan Inkopau tidak bermasalah dan menyatakan ATS sebagai pengelola sah Halim.
Selepas keputusan tersebut, ATS mengumumkan rencana investasi pengembangan Halim untuk meningkatkan kapasitas dan frekuensi penerbangan.
Putu mengatakan Presiden menegaskan dukungannya agar pemanfaatan Halim tetap mengutamakan kepentingan militer dan latihan TNI-AU.
ATS, tegasnya, tidak bisa mengembangkan bandara Halim tanpa izin TNI-AU sebagai pemilik lapangan udara di Jakarta Timur tersebut.
“Yang pasti perjanjiannya itu pengoperasian bandara, bukan pangkalan. Itu perjanjiannya, kalau lebih dari itu harus dibuat kesepakatan lagi,” kata KSAU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel