Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah baru didesak untuk menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB) Didik J. Rachbini mengatakan salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan porsi belanja modal dalam APBN.
"Masa belanja modal kita kalah sama perusahaan multinasional. Kebanyakan belanja kita enggak jadi apa-apa," katanya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kekuatan peranan belanja pemerintah terus menciut. Pada kuartal III/2013 pertumbuhan belanja pemerintah masih mencapai 8,8% tapi angkanya tergerus hingga ke level minus 0,7% pada kuartal II/2014.
Sementara itu meski belum ada angka pasti, dalam Rancangan APBN 2015 belanja modal diusulkan sebesar Rp156,51 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan APBN Perubahan 2014 senilai Rp160 triliun.
Adapun kepastian soal besaran belanja modal tahun ini harus menunggu hasil rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian/lembaga.
Selama ini, sambung Didik, pemerintah tidak menjadikan APBN sebagai instrumen penggerak ekonomi secara maksimal.
Didik lantas mengkritisi alokasi dana belanja barang dan pegawai yang hampir tak berdampak pada gerak ekonomi negara.
"Padahal fiskal adalah instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai," ungkapnya.
Dalam paparannya, Didik menunjukkan sejak 2008 proporsi belanja pegawai terus naik.
Dari APBN 2008 sebesar Rp112,8 triliun naik hampir 150% menjadi Rp292,8 pada APBN 2015.
Sementara alokasi belanja modal justru melemah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel