Bisnis.com, JAKARTA—Perseteruan dua kubu antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen berisiko melemahkan produktivitas dalam menghasilkan produk yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai legislatif.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra memastikan pembahasan setiap kebijakan DPR bakal terus mengalami jalan buntu.
“Sehingga, mereka akan sulit untuk menghasilkan kebijakan legislasi,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis (30/10)
Selain itu, paparnya, lemahnya konsolidasi antarfraksi juga berisiko menumpulkan pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah.
“Jika terus-terusan terbelah, mereka akan sangat susah menggunakan hak-haknya.”
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan dalam setiap kebijakan sedang dibahas untuk ditetapkan akan selalu deadlock atau buntuk karena tidak akan menemukan titik temu.
“Karena dari sisi jumlah fraksi, jumlahnya sama. Lima lawan lima,” kata Lucius.
Dengan adanya kekuatan tersebut, paparnya, harusnya anggota parlemen harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat. “Bukan apa-apa diputuskan melalui voting atau banyak-banyakan suara.”
Menurutnya, perseteruan itu hanya akan memunculkan ketidakpercayaan publik atas kinerja DPR.
“Dengan lunturnya kepercayaan publik terhadap DPR, berpotensi memunculkan kekuatan rakyat yang justru akan mengkritisi wakil yang dipilihnya.”
Hal itu, tegasnya, pasti terjadi jika wakil rakyat bukan lagi merupakan representasi kebijakan politik publik. “Jika mereka hanya mementingkan kebijakan dari koalisi dan mengabaikan kepentingan rakyat, publik akan bergerak.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel