Bisnis.com, JAKARTA--Untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air, Bank Indonesia merespon positif sekaligus mengawasi penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk non tunai.
Adapun program bantuan non tunai yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengungkapkan penyaluran bantuan pemerintah non tunai mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan bank sentral.
"Program ini diharapkan akan mempercepat implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) di Indonesia untuk mendukung keuangan inklusif,” jelasnya, Senin (3/11/2014).
Sebelumnya BI bersama pemerintah juga telah melakukan uji coba penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Uang Elektronik melalui Agen LKD di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur pada Oktober 2014 lalu.
Kegiatan peluncuran bantuan pemerintah secara non tunai kali ini dilakukan di lima titik Kantor Pos di DKI Jakarta yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Fatmawati, Mampang, Pemuda dan Kebon Bawang sebagai agen penyalur bantuan yang bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai penyedia jasa layanan. Bantuan diberikan kepada 600 keluarga yang akan menerima 600 KKS, 235 KIP dan 2.775 KIS.
Dalam dua bulannya, penerima bantuan sosial menerima bantuan senilai Rp400.000 atau Rp200.000 di tiap-tiap bulan. Dari sisi pengaturan, BI juga telah menerbitkan peraturan mengenai Uang Elektronik melalui Layanan Keuangan Digital, yang memberikan kepastian hukum dan aspek perlindungan konsumen.
Ronald mengungkapkan uang elektronik ini menjadi entry point pengenalan produk formal keuangan, baik sebagai sarana penyimpanan, transfer, pembayaran tagihan dan sebagainya. Hal ini akan dapat menjadi cikal bakal budaya menabung dikemudian hari meskipun dengan jumlah kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel