Bisnis.com, JAKARTA--Dalam waktu dekat pemerintah akan mengeksekusi penaikan harga BBM bersubsidi pasca bergulirnya dana bantuan sosial dalam bentuk KIS, KIP, dan Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp200.000 per bulan untuk 15,5 juta RTS.
"Mestinya begitu, sabar saja," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja bersama Gubernur, Kapolda, dan Kadinda Seluruh Indonesia, Selasa (4/11).
Wapres menuturkan struktur APBN yang terbebani oleh belanja pegawai dan subsidi harus diperbaiki. Terkait subsidi BBM, anggarannya akan dialihkan ke sektor produktif.
"Subsidi akan dialihkan ke sektor produktif. Efek akhirnya adalah kenaikan harga BBM," katanya.
Kalla menegaskan praktik penyelundupan sebagai sisi negatif bergulirnya subsidi BBM. Untuk itu, penyesuaian harga BBM mendekati harga keekonomian harus dilakukan.
"Kemarin dilaporkan, subsidi BBM untuk nelayan dalam waktu 6 tahun naik 3 kali lipat. Di lain pihak, produksi ikan turun. Dua data itu, menunjukkan banyak nelayan yang lebih untung jual subsidi ke orang lain daripada pakai untyk cari ikan," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan pengalihan anggaran subsidi BBM ke sektor produktif akan tergambar dalam APBN perubahan 2015.
"Anggaran akan dialihkan ke infrastruktur dasar dan presiden menekankan lebih kepada irigasi dan perikanan," kata Bambang.
Besaran anggaran infrastruktur hasil pengalihan subsidi BBM turut mempertimbangkan kemampuan kementerian teknis dalam eksekusi proyek.
Selain itu, anggaran subsidi BBM juga akan dialihkan kepada peningkatan anggaran subsidi pupuk yang diiringi oleh perbaikan sistem. Ke depan, imbuh Bambang, subsidi pupuk tidak lagi mengacu pada harga, tetapi pada penerima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel