Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (Incca) menilai larangan ataupun pembatasan pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel tidak akan mempengarungi industri pariwisata.
"Kami kira itu kebijakan pemerintah soal pembatasan rapat PNS di hotel itu tidak masalah," ujar Ketua Umum Incca Iqbal Allan Abdullah, Rabu (19/11).
Dia menyatakan larangan ataupun pembatasan rapat PNS di hotel itu tidak akan menghambat kinerja industri pariwisata, terutama perhotelan.
"Kami kira itu tidak akan menghambat kinerja industri hotel. Justru kini wisatawan mancanegara kekurangan kamar hotel di sejumlah destinasi wisata," ungkap mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura ini.
Iqbal menjelaskan kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK bertujuan menghemat anggaran negara, dan hendak dialihkan untuk kepentingan rakyat dan sektor produktif.
Menurutnya, anggaran yang digunakan rapat PNS plus menginap di hotel itu nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun.
Apalagi, sambungnya, biasanya PNS menggelar rapat di hotel menjelang akhir tahun dengan semangat untuk menghabiskan anggaran.
Hal itu, ungkapnya, justru tidak produktif dan hanya pemborosan anggaran negara.
"Presiden Jokowi itu pernah memimpin di daerah, sehingga dia tahu persis," tegasnya.
Sebaliknya, jika jumlah PNS berkurang yang menggunakan kamar hotel justru memberikan peluang bagi wisatawan mancanegara untuk mengisi kamar hotel yang selama ini digunakan PNS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel