Bisnis.com, BANTEN--Produsen besi dan baja meminta perlakuan adil untuk galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau, dengan yang mereka berada di daerah luar pulau itu.
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Irvan Kamal Hakim mengaku kesulitan memasok baja ke galangan kapal di Batam karena ini daerah free trade zone (FTZ). Sekalipun terbukti ada praktik perdagangan curang lalu diberlakukan bea masuk tambahan untuk impor baja, tetapi galangan di Batam bebas dari aturan itu.
Kondisi tersebut dinilai tidak adil. Impor baja oleh galangan kapal di luar Batam harganya lebih mahal karena ada bea masuk anti dumping, sehingga produk baja lokal menjadi lebih kompetitif. Tapi bagi galangan di Batam barang impor tetap lebih murah karena bea masuk itu tak berlaku untuk mereka.
"Apabila ada kebijakan anti dumping diterapkan untuk impor baja untuk galangan kapal di luar Batam, tetapi yang di Batam tidak [kena] karena FTZ. Ini menjadi unfair trading atau persaingan tidak wajar," kata Irvan di sela kunjungan menteri perindustrian ke pabrik Krakatau Steel, di Cilegon, Banten, Rabu (26/11/2014).
Produsen baja menyayangkan kondisi tersebut karena Batam merupakan pusat perkembangan galangan kapal. Sejumlah 122 industri galangan berkumpul di sana dan dinilai sebagai ceruk bisnis potensial bagi produsen baja untuk memperlebar pangsa pasar.
Apabila pemerintah hendak mengakomodir permintaan produsen atas perlakuan setara maka perlu mengubah amanat regulasi. Perkara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
"Kami mendapatkan tantangan luar biasa untuk menyuplai baja ke galangan di Batam. Padahal kami yakin Batam itu masih wilayah hukum Indonesia," tutur Irvan yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel