Pemerintah Tak Pusingkan Turunnya Daya Beli Petani

Bisnis.com,06 Des 2014, 03:49 WIB
Penulis: Kurniawan A. Wicaksono
Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah mengaku tidak khawatir adanya penurunan daya beli petani akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pertengahan bulan lalu karena bantalan yang disediakan diklaim mampu untuk mengatasi risiko itu.
 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan bantalan yang berupa kartu keluarga sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), akan cukup membantu mendongkrak daya beli petani yang termasuk dalam masyarakat miskin dan rentan.
 
Ya kan diperkirakan pengaruh inflasi sekitar 3 bulan, terus normal kembali. Program ini [KKS] kan dipersiapkan enam bulan. Bisa meng-cover lah, kata dia kepada Bisnis ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian, belum lama ini.
 
Seperti diketahui, awal bulan lalu, sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan KKS mencakup bantuan langsung sebesar Rp200.000 per bulan dalam bentuk e-cash dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) adalah 15,5 juta.
 
Dalam berbagai kesempatan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga selalu mengungkapkan bantuan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengatasi melonjaknya tingkat inflasi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat miskin dan rentan selama 6 bulan.
 
Adapun dampak inflasi langsung yang muncul akibat penaikan harga BBM bersubsidi, sambungnya, akan turun sekitar 3-4 bulan. Untuk dampak inflasi ikutan, pemerintah telah mengantisipasinya dengan kebijakan pembatasan kenaikan tarif angkutan umum.
 
Dari angka-angka dan pengalaman yang lalu, dampak inflasi yang kemungkinan terjadi akibat kenaikan harga BBM itu sebenarnya yang paling besar adalah tarif angkutan umum, ujarnya belum lama ini.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan data beli petani dalam dua hingga tingga bulan ke depan berpotensi semakin merosot akibat kenaikan harga BBM bersubsidi jika tidak ada antisipasi dari pemerintah.
 
Potensi itu terlihat dari anjloknya nilai tukar petani (NTP) November 2014 yang berada di level 102,37 atau turun 0,50 poin dari bulan sebelumnya di level 102,87. Penurunan NTP itu tercatat terbesar sejak Maret 2011 yang turun 0,59 poin. Anjloknya NTP tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor kenaikan harga BBM Bersubsidi.
 
Direktur Statistik Harga BPS Yunita Rusanti mengatakan pemerintah harus mendorong peningkatan produksi petani guna menjaga daya beli petani tetap tinggi. Namun, peningkatan produksi juga harus didukung jaminan harga yang tinggi dari pemerintah. (Bisnis, 2/12)
 
Andrinof memang juga mengungkapkan pemerintah akan mempersiapkan peningkatan produktivitas di sektor pertanian lewat perbaikan waduk dan bendungan.
 
Namun, ketika ditanya langkah konkret untuk dua bulan ini, dia hanya mengatakan akan mengoptimalkan pengendalian inflasi lewat tim pengendali inflasi daerah (TPID).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rustam Agus
Terkini