Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pembangunan infrastruktur dasar, pemerintah menyatakan akan memprioritaskan penanganan kawasan kumuh untuk mencapai target 100% pemukiman layak selama lima tahun ke depan.
Direktur Jenderal Cipta Karya (CK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Imam S. Ernawi mengatakan dari dana pengalihan subsidi BBM pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp7 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penanganan pemukiman kumuh, pembangunan akses sanitasi layak dan pembangunan akses air bersih.
"Dari total penambahan anggaran Rp7 triliun, sekitar 40% atau Rp3 triliun akan digunakan untuk penanganan pemukiman kumuh. Kemudian akses air bersih 30% dan sanitasi layak 30%," kata Imam kepada Bisnis, Minggu (7/12/2014).
Menurutnya, pemerintah membutuhkan banyak anggaran untuk penanganan pemukiman kumuh karena masih ada banyak titik lokasi kawasan kumuh yang harus ditangani oleh pemerintah untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDG'S) Indonesia bebas kawasan kumuh pada tahun 2019 mendatang.
"Pada intinya apabila ada penambahan anggaran, akan diprioritaskan untuk pemukiman kumuh, sebab trend pertahunnya lambat, makanya butuh anggaran besar untuk mempercepat pembebasan lahan, dan sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.
Dia mengungkapkan saat ini kawasan pemukiman kumuh berjumlah 12,5% atau 3.201 titik kawasan kumuh yang tersebar di 415 kabupaten/kota. Pemerintah, sambungnya, menargetkan adanya penurunan menjadi 8% pada tahun 2015 atau sekitar 30.407 Ha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel