Bisnis.com,SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2015 siap menerapkan e-budgeting di dalam anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan lembaga berpelat merah ini.
Sekretaris Daerah Pemrov Jateng Sri Puryono menyatakan kesiapan penerapan e-budgeting sebelumnya tersosialisasi dalam aplikasi government resources management system atau GRMS dan e-project planning pada awal bulan ini.
Puryono memaparkan aplikasi GRMS dapat memudahkan kinerja seluruh satuan kerja perangkaty daerah atau SKPD yang berada di lingkungan Pemprov Jateng.
“Karena sistem aplikasi ini sudah terintegrasi seluruhnya. Kami pastikan tahun depan sudah menerapkan e-budgeting. Perangkat lunak sudah kami siapkan,” papar dia kepada Bisnis, Senin (8/12/2014).
Menurutnya, Pemrov Jateng mendukung gerakan transaksi nontunai yang digagas Bank Indonesia. Bahkan, kata Puryono, pemerintah setempat telah membuat kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun lalu.
Puryono berharap akses data keuangan pemda melalui sistem online dapat berjalan secara efektif dan tidak menganggu data perbankan serta meminimalisasi penyelewengan.
“Kami mengimbau kepada pemda untuk mengakses data keuangan secara online. Selain itu, pemda turut juga menyosialisasikan gerakan transaksi nontunai dengan tujuan menjaga keamanan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo turut mendukung e-budgeting dalam anggaran tahun depan. Pihaknya mendorong hal itu bisa ditiru oleh seluruh pemda di Jateng.
Bank Indonesia Wilayah V Jateng dan DIY terus mendorong lembaga pemerintah dan universitas untuk menerapkan transaksi nontunai.
Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah V Marlison Hakim mengatakan dukungan transaksi nontunai telah diterapkan di sejumlah sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat.
“Dengan dukungan teknis dari perbankan, ke depan akan mengarah ke sana [transaksi nontunai],” papar Marlison dalam acara perpisahan Kepala BI Wilayah V Sutikno, Senin (8/12/2014).
Marlison memaparkan sosialisasi gerakan transaksi nontunai telah dilakukan di Yogyakarta pada bulan lalu. Saat ini, ujarnya, BI tengah bekerjasama dengan perbankan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai.
Melalui sosialisasi tersebut, dia berharap secara berangsur-angsur akan terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang menggunakan instrumen nontunai atau sering disebut less cash society.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel