Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan bahwa implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih membutuhkan banyak perbaikan.
Anggota DJSN Subiyanto mengatakan hal tersebut didasarkan pada pemantauan yang dilakukan DJSN pada enam propinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Kesimpulan kami, implementasi masih perlu banyak perbaikan, dan perlu adanya sinkronisasi dengan program jaminan kesehatan daerah,” ujarnya, Rabu (17/12/2014).
Subiyanto menjelaskan, beberapa masalah yang ditemui antara lain tentang ketersediaan obat dan fasilitas kesehatan. Banyaknya obat yang tidak tersedia membuat pasien harus membeli sendiri obatnya.
Dia menyebutkan, waktu operasional BPJS Centre juga perlu perbaikan. “Saat ini kan bukanya hanya Senin-Jumat, bagaimana kalau sakit pada Sabtu-Minggu?” imbuhnya.
Selain itu, tingginya angka rujukan juga menjadi masalah. DJSN menilai banyak puskesmas yang tidak menjalankan fungsinya dan merujuk hingga 40% pasiennya. Beberapa puskesmas juga masih belum memiliki data peserta dari BPJS Kesehatan.
Permasalahan lain yang ditemukan DJSN adalah, ditemukannya kepesertaan ganda, antara BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan daerah.
“Belum lagi persoalan jaringan perbankan, banyak peserta yang sulit mengakses bank yang menajdi mitra BPJS Kesehatan, yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel