Kabar24.com, MATARAM -- Dua Kapolres di NTB, salah satunya pernah diperiksa KPK dan satu Kapolres lainnya pernah menghadapi masalah konflik antarkampung, dimutasi dari jabatannya.
Meski demikian pihal Polda Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pergantian tersebut tidak terkait dengan pemeriksaan KPK atau kasus lainnya.
Selain dua Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di wilayah Polda Nusa Tenggara Barat, dalam gerbong pergantian itu juga termasuk Direktur Intelijen Keamanan Polda NTB.
Informasi yang diterima di Mataram, Selasa (23/12/2014), menyebutkan mutasi itu berdasarkan telegram rahasia (TR) Kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor ST/2502/XII/2014.
Dalam telegram Kapolri itu, Kapolres Loteng yang dijabat AKBP Supriyadi telah digantikan oleh AKBP Nurodin. Sebelumnya, AKBP Nurodin menjabat Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB.
Sementara, AKBP Supriyadi dialihkan untuk mengisi jabatan Pamen Staf Operasi (Shops) di Mabes Polri.
Selain itu, Kapolres Dompu yang dijabat AKBP Purnama kini digantikan AKBP Brury Sukotjo Adiyakso Putro yang sebelumnya menjabat sebagai Kaden II Brimob Polda NTB.
Sementara, AKBP Purnama mengisi posisi baru selaku Wadir Shabara Polda NTB, kemudian posisi Dirintelkam Polda NTB sebelumnya dijabat Kombes Pol Bagoes Giri Basoeki, diambil alih oleh Kombes Pol Bambang Priyo Andogo.
Untuk Bagoes Giri bertukar posisi jabatan dengan penggantinya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Ditsosbudbanintelkam Mabes Polri.
Sehubungan mutasi di lingkup Polri, Kabid Humas Polda NTB AKBP Muh. Suryo S menegaskan bahwa peralihan ini tidak ada kaitannya dengan kasus.
"Ini hal biasa. Jadi tidak ada kaitan dengan kasus," katanya.
Ia mengatakan pergantian di lingkup Polri murni dilaksanakan untuk penyegaran, karena rata-rata para pejabat yang dimutasi sudah lama menjabat dalam posisinya.
Dalam catatan pers, AKBP Supryadi pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan dia pernah diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan suap yang melibatkan jaksa Subri dengan penyuap Lusita Anie Razak.
Sementara itu, AKBP Purnama saat menjabat sebagai Kapolres Dompu sempat mengalami konflik antarkampung yang berujung pemblokadean jalan negara.
"Kami tegaskan, mutasi ini tidak ada hubungan dengan mereka pernah diperiksa KPK maupun kasus pemblokadean," ucapnya.
Ditambahkannya, para pejabat digeser karena masuk dalam gerbong mutasi, pasalnya mereka memang sudah lama memegang posisi tersebut, sehingga Polri butuh suasana baru.
"Sekali lagi, mutasi ini hanya penyegaran di lingkup Polri," kata Suryo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel