Bisnis.com, MALANG - Komisioner Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menilai sosialisasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN BPJS) belum maksimal.
Komisioner KPP Provinsi Jatim, Imanuel Yosua, mengatakan selama satu tahun program BPJS berjalan sosialisasi yang dilakukan masih belum masif dan terintegrasi. “Masih banyak kendala di lapangan utamanya menyangkut masalah teknis,” kata Yosua, Jumat (26/12/2014).
KPP juga menemukan sejumlah persoalan seperti di Mojokerto di mana ada peserta yang baru mendaftar sebagai peserta dan belum sebulan, namun sudah muncul tagihan sebesar Rp425.000.
Terhadap hal itu, KPP akan melakukan klarifikasi di lapangan terkait masalah tersebut. Apakah karena persoalan teknis atau sebab lain. Yang jelas pelaksanaan BPJS di Jatim masih terkesan sebatas ajakan menjadi peserta.
“Belum menyentuh ke masalah yang menyangkut teknis. Bahkan sosialisasi juga terkesan belum terintegrasi karena tidak melibatkan pihak terkait utamanya dinas kesehatan,” jelas dia.
Di kota Batu misalnya KPP menemukan jika sosialisasi BPJS masih terkesan berjalan sendiri dan tidak melibatkan dinas kesehatan setempat secara langsung. Akibatnya banyak peserta yang mempertanyakan ke rumah sakit mana bakal dirawat. Selain itu banyak peserta yang sampai sekarang belum mendapatkan buku kepesertaan BPJS.
“Serta tidak adanya tenaga pendamping di rumah sakit rujukan. Sehingga apabila ada masalah, rumah sakit menjadi sasaran pasien misalnya pasien menanyakan ketersediaan obat,” ujarnya.
KPP berharap petugas BPJS di kota/kabupaten sebaiknya tidak hanya menjalankan program kerja turunan dari pusat, namun menyampaikan permasalahan di lapangan sekaligus bisa memberikan masukan.
Kondisi hampir disebagian besar kota/kabupaten di Jawa Timur sama. Sosialisasi yang dilakukan tidak masif dan terintegrasi. KPP tidak ingin Masyarakat hanya diajak untuk menjadi peserta BPJS, namun tidak langsung menikmati programnya. “Sementara paradigmanya kesehatan adalah hak setiap warga negara,” tambah dia.
Keluhan peserta BPJS di Jawa Timur sangat beragam baik eks Askes, Jamsostek maupun yang baru mendaftar. Selain kepesertaan aktivasinya tujuh hari, pendaftaran BPJS harus sekeluarga.
“Faktanya saat mendaftar secara online tidak demikian, kepesertaan BPJS bisa secara pribadi. Dan pembayaran premi hanya dilakukan di tiga bank besar, kenapa tidak semua bank,”sambungnya.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker ) Kota Batu, Eko Suhartono, mengatakan Pemkot Batu mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mengcover sekitar 10.000 warganya dalam program BPJS.
Anggaran masuk ke bagian kesejahteraan rakyat (kesra). Saat ini masih menunggu verifikasi. Menurut data terakhir hanya 2.339 jiwa. Verifikasi dijadwalkan awal 2015. “Kami juga akan melakukan pemetaan terkait kondisi masyarakat apakah data yang ada sesuai atau tidak,” sebut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel