Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan membatalkan proyek yang dibiayai dari utang lembaga keuangan multilateral apabila diketahui terjadi wanprestasi dan tidak menunjukkan kemajuan.
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah menyampaikan proyek dan program prioritas yang terbuka untuk dibiayai oleh lembaga keuangan multilateral kepada Presiden Asia Development Bank Takehiko Nakao.
"Ya jelas, prioritasnya seperti irigasi, konektifitas jalan, pembangkit listrik, kesehatan, dan pendidikan. Itu kira-kira yang menjadi priotitas. Sama pembangunan pelabuhan," katanya di kantor Wapres, Selasa (13/1).
Rencana pembiayaan dari ADB, lanjutnya, juga akan sejalan dengan sektor prioritas tersebut. Total komitmen utang yang siap digulirkan ADB ke Indonesia pada tahun ini mencapai US$1,5 miliar.
Pemerintah melalui Bappenas tengah mengevaluasi proyek-proyek yang didanai melalui utang bilateral maupun multilateral. Sejumlah proyek yang mandek, kata Bambang, akan dibatalkan.
"Bisa saja kalau mandek, bahkan kalau swasta yang wanprestasi pun harus kita cabut," ujarnya.
Sejak 1966-2013, ADB tercatat telah menggulirkan pembiayaan senilai total US$29,48 miliar.
Dalam periode tersebut, proyek yang paling banyak dibiayai ADB adalah proyek pertanian dan sumber daya alam US$4,09 miliar, manajemen sektor publik US$5,32 miliar, dan energi US$4,35 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel