Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Property Watch menyatakan anggaran yang dibutuhkan untuk program subsidi rumah seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp50 triliun per tahun.
"Masalah pembiayaan menjadi masalah selanjutnya yang harus segera dibahas pemerintah terkait untuk pembangunan dan pembiayaan untuk konsumen melalui program FLPP," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Menurut dia, dana yang dibutuhkan untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp50 triliun tapi saat ini anggaran pemerintah hanya Rp33 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Namun, alokasi dari pemerintah tersebut dinilai tidak sepenuhnya dipergunakan untuk perumahan rakyat karena hanya seperlima atau 20% untuk perumahan rakyat.
Ali Tranghanda juga menyorot bahwa sebagian dana itu malahan masuk program rehabilitasi rumah layak huni, yang sebenarnya tidak akan mengurangi backlog (kekurangan rumah).
Ia berpendapat pembiayaan juga seharusnya dapat dilakukan dengan kerja sama kemitraan dengan pengembang untuk meremajakan lingkungan kumuh, tetapi hal itu jangan sepenuhnya diserahkan ke swasta, karena motifnya akan berbeda.
"Kapasitas pembangunan seperti tahun-tahun sebelumnya diperkirakan hanya berkisar 150.000-170.000 unit per tahun dan itu pun swasta yang membangun. Di mana kehadiran pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum Perumnas sebesar Rp2 triliun pada RAPBN-P tahun 2015.
"Dengan perolehan dana PMN Rp2 triliun Perumnas menargetkan mampu membangun 400.588 unit rumah hingga tahun 2018," kata kata Menteri BUMN Rini M Soemarno, di Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Rini, usulan pemberian PMN kepada Perumnas untuk membantu Pemerintah menurunkan backlog (kekurangan pasokan) perumahan rakyat dan permukiman bagi masyarakat secara nasional.
Ia menjelaskan Perumnas membutuhkan pendanaan di awal tahun 2015 sebesar Rp2 triliun sebagai investasi awal pembangunan infrastruktur rusunami dan rumah tapak (subsidi maupun non-subsidi).
Dengan perolehan dana PMN Rp2 triliun maka kepada Perumnas menargetkan dapat membangun sebanyak 400.588 unit rumah hingga tahun 2018 terdiri atas hunian vertikal sebanyak 232.848 unit, dan rumah tapak sebanyak 167.740 unit.
Selain itu Perumnas dapat merealisasikan pengadaan lahan seluas 366,3 hektare.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel