Bisnis.com, JAKARTA--Ganjalan terhadap pengajuan penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan pemerintah pada RAPBN Perubahan 2015 kian menguat.
Setelah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS menyatakan pemerintah perlu meninjau ulang besaran PMN yang telah diajukan untuk setiap BUMN.
"Intinya, apa yang dilakukan oleh menteri BUMN sangat berani dan kami dukung. Tapi pilihan BUMN-nya yang tepat," ungkap Anggota FPKS dari Komisi XI Zulkiflimansyah, Sabtu (31/1/2015).
Dia mengungkapkan entitas bisnis BUMN adalah pemain utama dalam mendorong pembangunan dan agen pengembangan teknologi.
Untuk itu, dia menyarankan industri permesinan yang sama sekali tidak dilirik pemerintah dalam rencana penyuntikan modal negara untuk dilibatkan.
"BUMN permesinan belum tersentuh yang justru menjadi tulang punggung industri," ujarnya di sela raker FPKS.
Pemerintah sendiri dalam RAPBNP 2015 mengajukan PMN sebanyak Rp72,9 triliun. Salah satu yang menjadi sorotan dalam pembahasan adalah besarnya rencana PMN untuk PT Bank Mandiri, yaitu Rp5,6 triliun.
"Pilihan BUMN jangan didasarkan popularitas saja. Bank Mandiri itu terlampau besar, bisa dialokasikan sebagian ke industri lain," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel