Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Papua.
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pembangunan smelter di Papua akan berhubungan erat dengan kontribusi terhadap perkembangan daerah dibandingkan Gresik Jawa Timur.
"Kita harapkan masalah smelter ini tetap harus dibangun dan dibangun, kita harapkan ada di Papua karena itu prasyaratan untuk bisa laksanakan pembangunan, masalah yang ada berkaitan dengan kehidupan di Papua sana," katanya di komplek Istana Kepresidenan, Senin (2/2/2015).
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe meminta PT Freeport Indonesia mengatakan hal yang sama.
Pihaknya menolak rencana pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, karena dianggap tidak berkontribusi terhadap pembangunan di Papua.
"Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Saya mendampingi bupati-bupati di Papua untuk bertemu Presiden, dan kami sepakat menolak smelter dibangun di Gresik," katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1).
Lukas menuturkan seluruh kekayaan alam yang ada di Papua harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Papua. Dia pun mempersilahkan Papua untuk menutup kegiatan operasionalnya, jika tidak membangun smelter di wilayah tersebut.
Pembangunan smelter merupakan syarat agar Freeport bisa melakukan ekspor.
Pemerintah sudah menandatangani MoU tentang amandemen kontrak selama enam bulan ke depan agar tetap bisa ekspor meskipun smelter belum berdiri.
"Masalah perpanjangan ekspor impor mestinya harus konsultasi lebih dulu dgn DPR. Dan tentu ini akan kita bicarakan dengan bapak presiden," jelas Setya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel