Kabar24.com, BOGOR - Upaya kriminalisasi terhadap pejabat daerah berdasarkan data pemberitaan koran meresahkan kepala daerah yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/2/2015).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan kepada sesama kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengecek dompet masing-masing sebelum meladeni panggilan kejaksaan atas dugaan korupsi.
"Yang penting kan bukan kerugian duit, kamu cek dong duit kamu ada apa enggak, masa cuma gara-gara berita dikoran, gara-gara ada LSM tanda kutip bikin koran yang terbit dua minggu sekali, tiba-tiba kita dipanggil, model-model itu juga penting," katanya.
Ahok mencontohkan seorang kepala daerah di Ambon mengeluhkan kriminalisasi hukum terhadap kepala dinas yang berasal dari pemberitaan koran. Kejaksaan Negeri berulangkali memanggil yang bersangkutan sehingga membuat pekerjaannya terganggu.
Selain itu pejabat yang bersangkutan harus membiayai perjalanan memenuhi pemanggilan Kejari di pulau berbeda. "SPPD kan enggak bisa, dipanggil pribadi, jadi orang bisa enggak kerja dan bangkrut," kata Ahok.
Presiden Joko Widodo memberi perhatian terhadap persoalan yang terjadi di daerah. Dalam waktu setahun rencananya akan ada pertemuan beberapa kali untuk menyamakan visi dan misi pembangunan agenda prioritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel